JEPARA – Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Jepara dijadwalkan akan dikunjungi langsung oleh Bupati H. Witiarso Utomo dan Wakil Bupati M. Ibnu Hajar selama masa kepemimpinan mereka. Program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) menjadi instrumen utama untuk mendekatkan layanan publik, menyerap aspirasi warga, serta menggali potensi ekonomi lokal secara langsung di lapangan.
Hingga pertengahan Juni 2025, program tersebut telah memasuki putaran ke-10. Kegiatan terbaru digelar di Desa Menganti, Kecamatan Kedung, pada Selasa (17/6). Bupati hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah, lembaga vertikal, serta mitra lainnya seperti Baznas, PMI, dan Kementerian Agama.
Program ini menjadi topik utama dalam dialog interaktif di LPPL Radio Kartini 94,2 FM, Kamis (19/6). Dialog dipandu oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara Arif Darmawan, dan menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Edy Marwoto, serta anggota Komisi B DPRD Jepara Muhammad Latifun.
Menurut Edy Marwoto, Bunga Desa merupakan satu dari 28 program prioritas Bupati yang dirancang untuk menjangkau kebutuhan masyarakat secara langsung. Ia menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah ditugaskan menjadi penanggung jawab di kecamatan, guna memetakan persoalan serta potensi desa sejak sebelum kunjungan berlangsung. “Program ini tidak hanya kunjungan simbolik. Ada forum diskusi kelompok (FGD), pelayanan terpadu, dan pameran UMKM yang sudah dirancang secara menyeluruh,” ujarnya.
Selain menjaring aspirasi, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai layanan, seperti pembuatan izin usaha, pemeriksaan kesehatan, serta bantuan sosial dari dinas terkait. Menurut Edy, upaya tersebut telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal.
Ia menambahkan, program ini tidak berhenti setelah pelaksanaan di 16 kecamatan. Seluruh 195 desa dan kelurahan di Jepara ditargetkan dikunjungi hingga akhir masa jabatan Bupati. “Putaran selanjutnya akan menjangkau desa-desa yang belum tersentuh. Harapannya, semua wilayah merasakan langsung program tersebut,” kata dia.
Namun, lanjut Edy, keberhasilan pelaksanaan bergantung pada kesiapan masing-masing desa. Ia menekankan pentingnya arah pembangunan yang jelas dari pemerintah desa. Pihaknya juga menegaskan bahwa Bunga Desa terbuka untuk seluruh masyarakat. “Desa seharusnya tidak hanya datang membawa daftar kebutuhan seperti saat musrenbang. Mereka harus sudah punya rencana dan gagasan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sejumlah kecamatan mulai menjalin kolaborasi antardesa untuk membentuk kawasan berbasis potensi lokal. “Misalnya di Kecamatan Keling, digagas tiga klaster. Daerah atas untuk wisata, bagian tengah sebagai penyangga, dan wilayah bawah sebagai pusat UMKM. Batealit juga tengah mempersiapkan Desa Somosari untuk ditampilkan pekan depan,” jelas Edy.
Sementara itu, M. Latifun menilai Bunga Desa sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah. Menurutnya, program ini menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat secara langsung di lapangan. “Bunga Desa bukan sekadar turun ke desa, tapi memperpendek jarak antara pengambil keputusan dan warga. Aspirasi disampaikan, solusi dibahas di tempat,” ujar Latifun yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Jepara.
Ia berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan. Menurutnya, jika warga ikut menyiapkan dan menyambut pelaksanaan, maka Bunga Desa dapat menjadi peta jalan pembangunan jangka menengah dan panjang. “Pemerintah sudah hadir, kini giliran masyarakat ikut menyambut. Harus ada sinergi agar pembangunan berjalan berkesinambungan,” tandasnya.
Sebagai moderator, Arif Darmawan menegaskan bahwa program ini memiliki dimensi strategis, tidak hanya untuk mempercepat pelayanan, tetapi juga menyatukan komitmen antarperangkat daerah. Ia menyebut, kegiatan ini praktis menggerakkan seluruh unsur pemerintahan daerah dalam satu hari pelayanan intensif di desa. “Dalam sehari, hampir semua layanan bisa diakses. Ada pengobatan gratis, pengurusan NIB, hingga bazar UMKM. Ini membuktikan bahwa negara hadir sampai ke tingkat paling bawah,” ujar Arif. (DiskominfoJepara/AP)